Jumat, 29 Januari 2010

Foto Pekerja Sektor Informal






Pedagang Keliling, Tukang Becak, kusir, tukang kayu, adalah salah satu gambaran pekerja informal yang rentan dengan resiko, sementara perlindungan sosial ekonomi bagi mereka tidak tersentu oleh sistem jaminan sosial nasional. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) menjadi harapan baru bagi mereka. karena dengan Askesos dapat membantu/meringankan beban bila terjadi resiko akibat, sakit, cacat tetap ataupun meninggal dunia.

Senin, 25 Januari 2010

PJM Pronangkis Kel. Bugis 2007 - 2010


DOOKUMEN PJM PRONANGKIS
KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan PJM Pronangkis pada dasarnya merupakan penjabaran kebutuhan riil masyarakat desa, diharapkan dengan tersusunnya PJM-Pronangkis ini, masyarakat yang ada di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa dapat menyusun bersama tentang strategi penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam penyusunan PJM-Pronangkis pelibatan masyarakat sangat diharapkan untuk melakukan analisa dan mengidentifikasi masalah, potensi serta peta wilayah desa dan merumuskan kebutuhan riil masyarakat. dalam pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui rencana tahunan maupun 3 [tiga] tahunan.
Dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur kemanusiaan, masyarakat Kelurahan Bugis dalam melaksanakan kegiatan penyusunan PJM-Pronangkis tidak sekedar didasarkan pada daftar keinginan individu, kelompok maupun pihak-pihak lain, akan tetapi merupakan kebutuhan masyarakat luas. Di mana melibatkan seluruh komponen masyarakat dan berbasiskan kebutuhan riil masyarakat dengan strategi pendekatan yang telah disepakati bersama, baik melalui Rembuk Warga, Refleksi Kemiskinan, dan Pemetaan Swadaya yang melibatkan secara langsung masyarakat.

1.2 Kondisi Umum Kelurahan Bugis

Kelurahan Bugis terletak di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang merupakan bagian daratan dengan luas 200 Ha, yang sebagian adalah pada daerah pesisir, dan pada daerah hilir sungai (muara kali) yang ada di perkotaan Sumbawa. Masyarakat Kelurahan Bugis dihuni oleh Suku Bugis, Selayar, Suku Sasak (lombok), Mbojo (bima), Jawa, Bali dan lainnya, dengan heterogennya masyarakat, membuat pola persaingan hidup yang cukup tinggi.
Kelurahan Bugis dibatasi oleh wilayah-wilayah antara lain:
* Sebelah Utara : Kelurahan Brang Biji
* Sebelah Selatan : Kelurahan Brang Bara/Seketeng
* Sebelah Timur : Kelurahan Uma Sima
* Sebelah Barat : Kelurahan Lempeh
Masyarakat Kelurahan Bugis mayoritas beragama Islam, dan kegiatan sehari-harinya bermacam-macam muali dari nelayan, buruh, pegawai negeri, pedagang dan lain sebagainya.
Kelurahan Bugis adalah salah satu desa/kelurahan yang jumlah penduduknya sangat banyak dibanding desa yang lain dapat mencapai sekitar 7.397 jiwa / KK 1.692 Yang tersebar di 11 RW dengan jumlah RT 37.

1.3 Permasalahan

Kemiskinan adalah salah satu dampak dari lunturnya nilai-nilai universal serta norma-norma sosial budaya yang melekat pada diri masyarakat. Kemiskinan ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh semua orang di mana kemiskinan akan membawa orang pada ke-kufuran. Dari hasil refleksi kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bugis menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakberdayaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan sarana fisik lingkungan yang tidak memadai, perumahan yang tidak layak huni serta tidak memiliki akses terhadap sumber daya.
Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Bugis adalah sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelurahan/desa lainnya yang terdapat di Kabupaten Sumbawa yaitu lunturnya nilai-nilai kemanusiaan sehingga masyarakat yang sudah kaya dan mempunyai kekuatan akan tetap menjadi kaya dan bahkan semakin kuat kekayaannya.
Lunturnya nilai-nilai kemanusiaan dapat dibuktikan dengan masih munculnya masalah-masalah di tengah masyarakat bahkan sebagian besar masih merasakan dirinya masuk dalam kategori kemiskinan tersebut, antara lain: masih banyaknya tempat-tempat tinggal yang kumuh, buang sampah sembarang, buang air besar di sembarang tempat, pemukiman tergenang karena naiknya air laut. Hal ini karena sarana dan prasarana yang dimiliki masyarakat Kelurahan Bugis sangat minim, sehingga dalam masalah tersebut dapat menimbulkan berbagai macam jenis penyakit antara lain: malaria, demam berdarah, diare dan lain-lain. Bahkan setiap tahun masyarakat Kelurahan Bugis merasakan hal yang sama dan sampai sekarang masih terjadi.
Kehormatan yang disandang oleh masyarakat Kelurahan Bugis karena Kekuatan yang dimiliki dalam bentuk material yang dimilikinya. Akan tetapi apabila kita melihat ke lingkungan yang lain masih banyak yang secara ekonomi sangat lemah bahkan sampai terjerat rentenir. Sehingga usaha yang coba akan dikembangkan sangat sulit karena kesediaan modal yang dimilikinya minim.
Begitu pula masalah sosial, Kelurahan Bugis yang walaupun ikatan sosial masyarakat Kelurahan Bugis sangat kuat, tetapi masih sangat nampak kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya baik dalam sanitasi, kesehatan maupun pendidikan. Banyaknya anak putus sekolah dan pengangguran menyebabkan terjadinya kenakalan dan permasalahan terhadap lingkungan dan keamanan. Terjadinya kriminalitas ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan masyarakat untuk dapat berusaha sesuai dengan kemampuannya. Maka untuk menanggulangi permasalahan tersebut dapat melakukan aksi di antaranya : pemberian pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan keterampilan untuk anak putus sekolah / pemuda, remaja dan ibu-ibu.
Jadi masyarakat Kelurahan Bugis memiliki permasalahan yang kompleks baik itu di bidang fisik/lingkungan, sosial maupun ekonomi dan masih diperlukan perhatian berupa bantuan baik dampingan/bimbingan maupun dana dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut.

1.4 Visi, Misi dan Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan

Adapun visi, misi dan tujuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Bugis adalah sebagai berikut:
Visi : Masyarakat mampu menjalin kerja sama (kemitraan) dengan pihak-pihak lain baik swasta maupun pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara bersama-sama berdasarkan kebutuhan riil masyarakat secara efektif, mandiri dan berkelanjutan dalam membentuk masyarakat Madani, “SALING BEME TU BANGUN KELURAHAN BUGIS ” menuju kelurahan yang madani: Bagaimana kelompok-kelompok peduli mau dan mampu memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk mau secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas sumber daya yang ada dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak (pelaku pembangunan)
Tujuan Penanggulangan Kemiskinan : Agar permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Bugis baik itu permasalahan fisik, sosial maupun ekonomi dapat diatasi secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat dengan selalu berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan mendorong pemerintah untuk membuka akses bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun lingkungan.

2 RUMUSAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SASARAN KEGIATAN

Strategi penanggulangan kemiskinan dimulai dari tahap refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembangunan kelembagaan lokal dan perencanaan partisipatif, dimulai dari kegiatan tersebut dapat dilihat bagaimana penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan di Kelurahan Bugis.
Dengan adanya dukungan partisipasi masyarakat kelurahan Bugis yang begitu antusias menerima program P2KP, maka dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan tentunya dengan memberikan banyak bimbingan kepada masyarakat yang peduli dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan, baik itu kegiatan fisik, sosial maupun ekonomi.
Langkah awal yang dilakukan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat Kelurahan Bugis di titik berat pada kegiatan Ekonomi, fisik dan kegiatan sosial, karena sektor ini perlu mendapatkan perhatian yang segera setelah dinilai dari beberapa kriteria, seperti tingkat keterdesakan, manfaat bagi masyarakat, jumlah pemanfaat.
Pada kegiatan fisik, masyarakat secara bersama-sama menentukan prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang dilaksanakan selanjutnya, masyarakat juga bersama-sama dalam menetapkan beberapa volume yang harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga dalam pelaksanaannya akan mudah dan tidak ada masyarakat yang merasa tidak diperhatikan atau tidak dilibatkan, dan manfaatnya akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Begitu pula kegiatan sosial dan ekonomi. Masyarakat Kelurahan Bugis secara bersama-sama menentukan prioritas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Untuk kegiatan sosial masyarakat Kelurahan Bugis memprioritaskan penyantunan jompo dan anak yatim dalam bentuk Bea Siswa, sedangkan Ekonomi lebih di titik beratkan dalam pinjaman Modal serta akses modal usaha, sebagai prioritas usulan utama.
Dari beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Bugis, maka dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilaksanakan secara perorangan ataupun kelompok-kelompok, karena belum tentu kebutuhan satu kelompok akan sama dengan kelompok lainnya, sehingga dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan diharapkan untuk melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat desa/kelurahan, karena akan berdampak pada hasilnya.

3 ANALISIS PERMASALAHAN

3.1 Analisis Masalah, Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya

Permasalahan yang paling tampak di Kelurahan Bugis adalah masalah lingkungan, karena penataan pemukiman yang masih kurang, di mana masih sebagian besar pemukiman yang tidak disertai sanitasi seperti MCK, tergenangnya air di pemukiman juga di akibatkan oleh naiknya air laut, untuk mengalirkan air ke tempat pembuangan saluran yang dimilikinya sudah tidak layak, kurangnya sumber mata air untuk kebutuhan minum sehingga masyarakat terkadang masih membeli air dan mengambil air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dilihat dari sisi lingkungan yaitu perlunya penataan lingkungan yang sehat di antaranya, ketersediaan MCK yang memadai, penyediaan tempat pembuangan sampah di setiap rumah dan pembuangan akhir, saluran air (drainase) perlu disiapkan serta adanya penahan gerakan naik air laut dan sungai.
Untuk masalah sosial yang nampak masih banyaknya jompo dan anak yatim piatu yang perlu disantuni terutama banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, sehingga perlu diberikan bantuan berupa bea siswa, santunan bagi jompo, adapun tingkat pengangguran cukup tinggi dengan terutama bagi anak remaja yang perlu meningkatkan keahlian seperti menjahit, perbengkelan dan lainnya.
Sedangkan di sektor ekonomi yang perlu diperhatikan adalah banyaknya pedagang kecil yang hanya musiman maupun tetap serta para nelayan kecil yang masih menggunakan dayung serta membukakan akses dari hasil nelayannya, sehingga diharapkan perubahan ekonomi mereka akan lebih baik. Maka diperlukan bantuan berupa modal usaha.
Kelurahan Bugis adalah desa/kelurahan yang sangat luas dan jumlah penduduknya yang banyak serta dekatnya dengan pasar, sumber informasi dan juga dekat dengan sumber-sumber keuangan,. Dengan kedekatan tersebut menjadi potensi yang besar untuk dapat dikembangkan dengan sentuhan atau pendekatan yang lebih baik maka masyarakat Kelurahan Bugis akan cepat berkembang. Akan tetapi kalau tetap masih adanya rentenir maka akan sulit. Untuk itu perlu perhatian dari program ini memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin terutama agar usaha yang dikelolanya dapat berkembang dan menghasilkan serta dapat merubah nasib dan menambah penghasilan keluarganya. Selain itu Kelurahan Bugis memiliki prospek yang cukup baik kalau saja dikelola dengan teknologi yang cukup, sehingga masih diperlukan bimbingan/dampingan secara intensif untuk meningkatkan sumber daya manusianya dan peran pemerintah sangat diperlukan dalam membukakan akses keluar untuk masyarakat khususnya masyarakat miskin.

3.2 Penyusunan Prioritas Masalah

Berdasarkan hasil lokakarya PJM Pronangkis yang dilaksanakan di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, maka tersusunlah prioritas masalah yang ada di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa. Adapun urutan prioritas kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Bugis antara lain :
Prioritas masalah yang ada di Kelurahan Bugis
Permasalahan
A. Lingkungan/Fisik
1. Peningkatan Jalan Lingkungan Paving Blok /Beton Rabat pada musim hujan jalan tidak dapat dilalui becek dan tergenang, masyarakat tidak dapat beraktifitas Lokasi RW.03, 04, 05 dan 06
2. Pembuatan/Perbaikan SPAL, terdapatnya genagan di daerah pengambilan air, air limbah rumah tangga dibuang sembarangan Semua RW
3. Pengadaan air bersih, sarana air bersih, tidak memadai Semua RW
B. Sosial
Pelatihan-pelatihan bagi pemuda remaja dan ibu-ibu agar mempunyai ketrampilan Semua RW
C. Ekonomi
1. Pemberian Modal Usaha, terjerat rentenir dengan bunga tinggi Semua RW
2. Simpan Pinjam, belum adanya lembaga keuangan yang berbasisi masyarakat. Semua RW

3.3 Perumusan Alternatif Kegiatan

Setelah melihat permasalahan yang ada di Kelurahan Bugis, maka dapat ditarik kesimpulan dan disepakati beberapa alternatif kegiatan antara lain :
1. Pembuatan dan peningkatan Jalan Lingkungan dengan Beton Rabat
2. Pembangunan Drainase
3. Perlindungan mata air Pembuatan MCK
4. Pelatihan Menjahit , Kursus Komputer, Mengemudi
5. Pemberian Modal Usaha
6. Pengembangan KSM sebagai lembaga keuangan mikro

4 PENUTUP

Dalam rangka pembangunan Kelurahan Bugis dengan Visi “SALING BEME TU BANGUN KELURAHAN BUGIS ” menuju Kelurahan Bugis yang madani melalui program PJM Pronangkis yang disepakati secara partisipatif.
Demikian proposal PJM Pronangkis ini terselesaikan tepat waktu. Atas perhatian dan dukungan dari semua pihak kami sampaikan terima kasih.
Sumbawa Besar, 01 Januari 2010

Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)


PEKERJA MANDIRI SEKTOR INFORMAL MEMPUNYAI HARAPAN BARU DENGAN ADANYA PROGRAM JAMINAN SOSIAL / ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (ASKESOS) PRODUK DEPSOS RI

Pekerja Informal
Pekerja Informal adalah Pekerja atau kelompok usaha ekonomi yang tidak mempunyai majikan dan/atau mempunyai hubungan kerja dan tidak berbadan hukum. (Pasal 1 ayat 5 Peraturan Dirjen Perbenda-haraan no. 30 tahun 2006)
Menurut Keith Hartt (1973), seorang Antropolog Inggeris, yang kemudian dikembangkan oleh International Labor Organization (ILO), pekerja sektor informal dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori.
Kategori 1 adalah pekerja yang menjalankan sendiri modalnya yang sangat kecil, misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang pasar dan pedagang keliling.
Meski mereka bekerja mandiri, pekerja informal jenis ini secara ekonomis sangat tergantung pada orang lain, misalnya usahawan lain yang memasok barang dagangan untuk kelangsungan bisnis mereka.
Kategori 2 adalah pekerja informal yang bekerja pada orang lain.
Golongan ini termasuk buruh upahan yang bekerja pada pengusaha kecil atau pada suatu keluarga dengan perjanjian lisan dengan upah harian atau bulanan.
Pembantu rumah tangga dan buruh bangunan termasuk pada golongan ini
Kategori 3 adalah pemilik suatu usaha yang sangat kecil.
Termasuk dalam kelompok ini para petani kecil dengan mempekerjakan satu atau beberapa buruh tani, atau pemilik kios kecil dengan mempekerjakan seorang pembantu. Nelayan dengan 1-2 orang pembantu.
Bagaimana kondisi Pekerja Informal ?
Hingga saat ini, banyak pekerja informal yang belum mendapatkan jaminan social. Padahal pekerja di sector informal ini sangat beresiko mengalami terjadinya penurunan atau kehilangan pendapatan akibat sakit, kecelakaan dan/atau meninggal dunia. PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL/JAMINAN SOSIAL BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG SAAT INI Hanya menjangkau masyarakat : PNS, TNI, POLRI, dan Pekerja Formal dan Informal yang Pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN Seperti: PT. Taspen, PT. Askes, Asakin dan PT. Jamsostek. SEKTOR INFORMAL (Tukang Gorengan, Baso, Tkg ojek, Jamu, dan lain-lain) +/- 40 Juta jiwa BELUM DIJANGKAU OLEH SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL YANG ADA.

Harapan Baru Bagi Pekerja disektor Informal.
Bisa dikatakan sebagai sebuah harapan baru bagi pekerja disektor informal dengan kehadiran program yang diluncurkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial RI melalui Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Program ini akan dilaksanakan oleh lembaga/institusi lokal di masing-masing kabupaten seperti Yayasan/Orsos/Ormas yang sudah mendapat pengakuan serta seleksi sesuai kreteria yang disyaratkan sebagai lembaga pelaksana Askesos oleh team seleksi.

Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)
Askesos adalah Sistem perlindungan sosial untuk memberikan jaminan pertanggungan dalam bentuk pengganti pendapatan keluarga bagi warga masyarakat pekerja mandiri pada sektor informal terhadap resiko menurunnya tingkat kesos akibat pencari nafkah utama dalam yang meninggal dunia, sakit dan kecelakaan, sehingga berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga.

Aspek Strategis Askesos
Memperkuat sistem ketahanan keluarga rentan atau miskin melalui program pemeliharaan penghasilan (income maintenance).
Memfasilitasi jaminan pertanggungan bagi warga negara yang kondisinya diambang batas miskin agar mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya melalui kontribusi masing-masing.
Menciptakan suatu sistem perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat pekerja mandiri pada sektor informal.
ASKESOS merupakan upaya menjembatani keberhasilan Program Bantuan Sosial./KUBE
Apakah ASKESOS terintegrasikan dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara sesuai UU SJSN, atau Jamsostek, sepenuhnya merupakan kebijakan Presiden melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Kriteria Lembaga Pengelola Askesos
1. Legalitas (Dasar Hukum Pendirian)
2. Memiliki pengurus serta management serta bersedia membentuk Tim Pengelola ASKESOS.
3. Memiliki Usaha Ekonomis Produktif/UEP.
4. Mempunyai kegiatan Pelayanan Sosial.

Manfaat Askesos
 Sebagai pengganti pendapatan kel selama peserta mengalami sakit, kecelakaan dan meninggal dunia.
 Dimilikinya tabungan (dana dana premi).
 Meningkatkan partisipasi masy untuk mengembangkan dan menumbuhkan nilai2 sosial di masy.

Sasaran Lokasi dan Sasaran Kepesertaan
a. Wilayah yang memiliki data populasi pekerja sektor informal (perkotaan Sub urban, pesisir, pedesaan. Masyarakat yang bekerja di sektor informal/ Pekerja Mandiri; pedagang kecil, pengojek, tukang becak buruh tani, nelayan dll
b. Adanya Orsos/Yayasan/Lembaga-lembaga yang potensial utk melaksanakan ASKESOS (bukan pemerataan orsos)
Syarat – syarat Kepesertaan
Peserta Askesos adalah masyarakat yang bekerja disektor informal/ pekerja mandiri dengan syarat-syarat :
 Mengisi formulir peserta yang telah disediakan oleh lembaga pelaksana
 Memiliki KTP atau surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.
 Pencari nafkah utama dengan penghasilan minimal Rp. 300.000,- perbulan.
 Umur 21 s/d 60 tahun dan atau telah menikah.
 Membayar premi sebesar Rp. 5.000,- perbulan selama 3 tahun.